Politik Uang

Politik Uang

Dimana letak idealisme dalam (demokrasi) politik? Kalau politik itu the art of the possible, berarti “apa yang harus” dari idealisme harus didamaikan dengan “apa yang mungkin” dalam realitas. Proses politik (yang demokratis) membutuhkan suatu kadar pragmatisme yang memadai.

“Ada dua perkara di dunia ini yang, kalau orang tahu cara membuatnya, orang tidak doyan”, kata Churchill, “yang pertama sosis; yang kedua adalah undang-undang!”

Pekerjaan menggulirkan proses politik di lingkungan demokrasi meliputi rangkaian aksi: mengancam, membujuk dan menukar. Bahkan tidak jarang –untuk tidak mengatakan “hampir selalu”– proses itu melibatkan uang. Dan karenanya seringkali tampak menjijikkan oleh kacamata idealisme.

Dalam skala negara, tidak mungkin terjadi power-game tanpa uang.

“Saya tidak pernah terang-terangan memusuhi mereka yang punya uang”, Gus Dur berkata kepada saya suatu kali, ketika beliau masih presiden, “sebab, uang merekalah yang menggerakkan politik. Selama mereka tidak mengeluarkan uang, tidak akan terjadi apa-apa”.

Uang juga merupakan konsekuensi logis dari prinsip hak pilih universal dalam penggalangan kekuatan politik. Untuk menjangkau pemilih saja tidak mungkin gratisan. Apalagi untuk membujuk dan meyakinkan mereka. Oleh karenanya, undang-undang tidak melarang penggunaan uang. Undang-undang hanya membatasi modus-modusnya: mana yang dianggap sah, mana yang tidak.

Tapi undang-undang adalah satu hal, sedangkan praktek adalah hal lain. Law enforcement dibatasi kapasitas dan integritas instrumen-instrumennya. Kalau seperempat saja penduduk Indonesia ini maling, sudah pasti sistem hukum berhenti berfungsi. Apalagi “kepastian hukum” itu sendiri tidak penah menuntut orang berhenti maling. Ia hanya menuntut maling agar cukup pintar untuk menghindari jeratan hukum. Merajalelanya praktek bagi-bagi uang oleh politisi hari ini saya kira sudah mencapai skala yang tak terpikulkan oleh kapasitas law enforcement system kita.

Bahkan para pengampu fiqih pun grogi. Saya kira Ulil tidak sepenuhnya guyon ketika menyebutnya demi maslahah mursalah. Mungkin ia agak “tergoda” oleh optimisme jangka panjang. Atau oleh wujud-trickle-down-effect-nya, wujud yang amat jarang dinikmati oleh lapisan terbawah masyarakat diluar momen pemilu. Saya juga memperoleh impresi bahwa beberapa pengampu fiqih di Rembang diam-diam cenderung menganggapnya sebagai ‘aammatul balaa’ yang ma’fu.

Yang amat tegas, seperti KH Najih Maemun, menghukuminya sebagai mafsadah dhohiroh mutlak. Haram hukumnya menerima uang macam itu, baik dengan iktikad menuruti kemauan si pemberi maupun sekedar menerima untuk kemudian tetap “mengikuti hati nurani” —jelas disini saya tidak memaksudkan Partai Hanura. Kalau menuruti si pemberi berarti risywah, kalau tak menuruti berarti nilep tanpa hak. Dua-duanya haram. Tapi fatwa lugas macam itu —demi Allah— sulit diterima oleh orang awam hari ini. Seandainya engkau bersama saya menyaksikan wajah-wajah jamaah Selosonan ketika saya sampaikan fatwa Kyai Najih itu, entah apakah engkau akan merasa geli atau pengen menangis. Wajah-wajah nyengir itu sungguh campur-aduk: antara kecewa, malu, sedih, takut… entah apa lagi.

Saya berusaha mencari hilah demi meringankan beban hati mereka, tapi tidak nemu karena kurang ahli. Yang bisa saya katakan kepada mereka hanyalah sebagai berikut ini:

“Kalau pada waktu serah-terima terdapat akad yang mensyaratkan memilih atau tidak memilih caleg dan/atau partai tertentu baik dengan akad shorih maupun ta’ridl (sindiran), maka haram, baik bagi yang memberi maupun yang menerima. Tapi kalau ada caleg bagi-bagi uang tanpa akad apa pun, sekedar supaya dianggap dermawan, maka tidak apa-apa. Memang tidak ada pahala akhirat bagi si pemberi (karena riya’), tapi insyaallah juga tak ada dosa. Uangnya juga halal bagi si penerima”. Kasus kedua itu saya analogikan dengan nonton iklan politik di tv, dimana tokoh-tokoh berpura-pura tersenyum kepada orang miskin supaya dikira lembut hati dan penuh kasih-sayang.

Pada mulanya saya mengira dapat mengurangi kepedihan mereka. Tapi sekarang saya sadar bahwa mereka juga akan segera mendapati bahwa kata-kata saya itu tidak mengandung alternatif yang nyata. Dan saya merasa getir karenanya.

Terus terang saja, ketidakpercayaan saya pada kemutlakan dalam dimensi apa pun dari manusia meliputi juga ketidakpercayaan akan mutlaknya hak manusia untuk bebas dan mutlaknya hajat manusia akan perdamaian. Saya menyukai perdamaian hanya karena manganggap bahwa dalam perdamaian itu potensi madhlamah bainan nas lebih sedikit ketimbang dalam konflik. Saya menyetujui demokrasi karena tidak percaya bahwa seseorang yang sempurna akhlaqnya sekaligus sempurna pintarnya sekaligus sempurna kuatnya itu mungkin ada. Dengan demokrasi saya berharap para dlu’afaun nafs saling mengontrol sehingga kalaupun ada keburukan tidak akan kebangetan wujudnya, meskipun berarti pula kehendak akan kebaikan jadi mustahil dijawantahkan secara maksimal. Dar’ul mafasid muqoddam ‘an jalbil masholih.

Kegetiran saya hari ini bersumber dari perasaan tidak berdaya untuk menemukan sesuatu yang cukup berarti untuk SAYA lakukan demi menjembeng celah masuk bagi idealisme-idealisme murni yang rasanya nyaris tertutup sama sekali. Sebagian besar rakyat terlampau lapar untuk bercita-cita. Sementara ada segelintir orang yang menguasai terlalu banyak uang, cukup untuk membeli apa saja, bahkan jiwa. Bagaimana kalau si pemegang uang banyak itu diam-diam kurang waras? Bagaimana kalau ternyata uang itu mewakili “kepentingan-kepentingan asing”? Saya jadi teringat When Corporations Rule the World-nya David Korten. Dan jadi makin kebelet gila.

Resep menghadapi politik uang, saya kuatir hari ini tak ada. Mungkin nanti, ketika rakyat sudah cukup kenyang untuk kober bermimpi, cukup pintar untuk menandai kebajikan dalam cita-cita. Hari ini, cukuplah percaya pada hikmah Tuhan saja, lalu mengumpul-ngumpulkan pahala.

One thought on “Politik Uang”

  1. imam says:

    Matur muwun yai .
    .

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *